Jumat, 11 Juli 2014

Ikut Pemilu Sesatkah?

Bismilillahirrahmanirrahim
Sebelum membahas judul ini, kami ingin mengatakan diawal tulisan ini, bahwa sesungguhnya kami malas membahasnya. Cukuplah bagi kami fatwa-fatwa ulama senior yang mu’tabar keilmuannya yang membolehkan ikut serta dalam pemilu tersebut. Namun ada diantara orang-orang yang memiliki pendapat lain dan condong pada guru-gurunya untuk mengharamkan ikut serta dalam pemilu.

Pada dasarnya kami menghargai pendapat mereka ini dan tidak mempermasalahkan sedikitpun. Namun, ternyata orang-orang yang mengharamkan pemilu itu menyesatkan orang-orang yang membolehkan memberikan suara dalam proses pemilihan tersebut lalu melabeli mereka dengan kata-kata yang kurang baik di dengar atau diucapkan oleh para penuntut ilmu.

Padahal, jika kita melihat permasalahan ini, ini merupakan masalah yang di ikhtilafkan oleh para ulama. Terlebih, ulama-ulama yang membolehkan adalah ulama-ulama yang kredibilitas ilmunya tidak perlu dipertanyakan lagi oleh para thullabul ilm. Namun sayang, mereka mengenyampingkan fatwa-fatwa itu lalu dengan angkuhnya mengatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemilu adalah sesat dan berbagai laqab-laqab lainnya. Seolah-olah para ulama yang memfatwakan bolehnya itu tidak lebih pintar dari mereka dan tidak lebih menjaga akidah umat islam dari mereka.

Lalu pertanyaannya adalah, bolehkah melabeli sesat pada mereka yang membolehkan ikut pemilu? Sementara ini adalah masalah khliafiyyah. Maka jawabannya adalah tidak boleh. Jangankan melabeli mereka dengan kesesatan, menghajr (mendiamkan) saja dalam masalah ini tidak diperbolehkan mengapa? Karena ini adalah masalah khilafiyyah.

Syaikh Khalid Ibnu Ahmad az Zahrani hafizahullah dalam kitabya Da’watu Ahlil Bida’ (buku ini telah di taqdim pada syaikh Sholeh Fauzan hafidzahullah serta syaikh Sholeh Ibnu Abdullah ad Darwisy hafizahullah) mengatakan, “Agar proses hajr terealisasi harus memperhatikan beberapa point berikut:

a.Memastikan dan menkonfirmasi adanya bid’ah. Tidak cukup dengan mendengar dari orang lain atau menaqal (memindahkan berita) dari orang per orang. Bahkan harus memastikan langsung pada pelakunya

b.Hendaknya bid’ah itu adalah perkara yang disepakati para oleh ulama, maka tidak boleh menghajr pada perkara yang khilafiyyah.

c.Sampainya hujjah pada pelaku bid’ah, ia memahaminya, hilangnya penghalang berupa kebodohan, dan teragkatnya syubhat padanya dan terbangun dari kelalaian.
((lihat: da’watu ahli bid’ah, Khalid Ibnu Ahmad az Zahrani hafizahullah, hal: 89, cet: Tauzii’ Daar Ibnul Jauzi)

Kalau dalam masalah hajr saja tidak boleh lalu bagaimana dengan melabeli mereka dengan kesesatan??? Ini sungguh kezholiman terhadap para duat terlebih pada para ulama.

Kita masuk pada pembahasan masalah ini.

Apakah salah para ulama yang membolehkan ikut serta dalam memberikan suara dalam pemilu bahkan dianara mereka ada yang membolehkan ikut serta menjadi anggota di parlement?

Na’am, kita coba terima dulu pendapat mereka  bahwa ikut serta dalam pemilu adalah haram. Haram hukumnya bagi semua kaum muslimin untuk memilih dan memberikan suara pada kegiatan tersebut. Sementara kaum muslimin  tidak mampu merubah sistem yang ada dan kami yakin jika kita bertanya pada  mereka sanggupkah mereka merubah sistem yang ada sekarang? Maka jawabannya pasti tidak.

Maka dengan kata lain, orang-orang ini berkata “wahai kaum musyrikin, silahkan kalian menjadi pemimpin-pemimpin kami karena kami diharamkan memilih pemimpin dengan cara seperti ini.”

Kita tanyakan pada mereka yang mengharamkan ikut serta dalam pemilu ini sekali lagi, mampukah kalian merubah sistem dengan hanya berteriak-teriak pemilu haram, pemilu haram!!?? Jika itu bisa dan memiliki bukti, saya akan berada digarda terdepan ikut meneriakkan hal ini!!! namun ternyata tidak bisa, melainkan melalui proses dakwah yang panjang. Dan ini akan sangat sulit jika pemimpinnya adalah para kuffar atau orang-orang yang mencintai kekufuran. Karena mereka tidak akan memberikan ruang gerak pada para duat kecuali sedikit sekali. Maka jika kalian mengharamkan ini dan semua kaum muslimin tidak memilih pemimpin, maka berarti kalian dengan senang hati berkata “wahai para musyrikin, para kuffar silahkan menjadi pemimpin-pemimpin kami, karena kami haram memilih pemimpin dengan cara seperti ini. Silahkan.....”

Logikanya, jika kaum muslimin diharamkan memilih sementara kaum muslimin diberikan kesempatan memilih oleh pemerintah, hanya saja bukan dengan cara yang di syariatkan, namun hanya itu jalan yang diberikan pemerintah dimana kaum muslimin tidak bisa merubah sistem, berarti dalam hal ini, kita dengan senang hati mempersilahkan kaum kuffar memimpin kita. lantas apakah kaum musyrikin akan memilih dan menunjuk kaum muslimin menjadi pemimpin mereka??? Mustahil!!!

Bukankah Allah azza wajalla melarang kita mengambil pemimpin dari kalangan orang kafir? Melarang kaum muslimin memilih berarti mempersilahkan dengan senang hati kepada kuffar sebagai pemimpin karena kami yakin mereka yang mengharamkan memang paham bahwa mereka tidak mampu merubah sistem yang ada sekarang. Lalu apa yang akan mereka katakan dihadapan Allah nantinya???

Perlu di pahami bahwa ikut serta dalam pemilu tidak berarti orang-orang yang ikut di dalamnya mencintai kesyirikan dan memuja kekufuran. Tidak... rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah memuji bahkan siap menerima ajakan bergabung dalam sebuah koalisi yang dibentuk oleh anggota majelis terhormat dari kalangan pemuka-pemuka kafir Quraisy yang bertujuan membela kaum lemah dan menghindari mereka dari tindak kezaliman. Padahal, aturan koalisi tersebut lahir di bawah aturan dan sistem jahiliyah (baca: selain hukum Allah). Koalisi tersebut dalam sejarah disebut sebagai “hilf al-fudhul”.

Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam lalu bersabda:

لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعي به في الإسلام لأجبت

“Sungguh aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jud'an suatu kesepakatan perjanjian (kerjasama) yang lebih aku sukai dari pada unta merah. Jika aku diajak setelah datangnya Islam, sungguh aku akan menerimanya”. (Lihat: rahiqul makhtum, hal: 58t, cet: ulin nuha lil intaj al i’lamiy)

Pada prinsipnya, ini pula contoh yang diperlihatkan oleh nabi Yusuf ‘alaihis salam ketika meminta jabatan untuk menjadi bendahara mesir saat itu. Padahal ia tahu bahwa hukum yang ada saat itu adalah hukum selain hukum Allah.

Orang-orang yang mengharamkan ikut pemilu mengatakan, “yang dilakukan oleh Nabi Yusuf adalah Syariat sebelum kita dan kita tidak boleh mengikuti syariat itu kalau sudah ada penghpusan hukumnya serta nabi Yusuf saat itu tidak berhukum dengan selain hukum Allah.”

Benar sekali, akan tetapi pelarangan itu tidaklah secara mutlak. Ini diperjelas oleh syaikh al Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadits pelarangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam terhadap Abdurrahman Ibnu Samrah yang meminta jabatan. Dalam syarahnya beliau berkata:

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن طلب الإمارة وترك الولايات إلا من حاجة أو مصلحة الإمارة

“Muallif berkata dalam kitabnya Riyadhu as Sholihin, “bab pelarangan meminta jabatan kepemimpinan dan meninggalkan pemerintahan kecuali memiliki hajjah dan maslahat (untuk kaum muslimin-pent).” (Lihat: Syarah Riyadhus Sholihin karya Sayikh Utsaimin pada syarah hadits nomor 674. Asy Syamilah)

Hal ini lebih dipertegas lagi oleh Lajnah ad Daimah dan ulama-ulama lainnya. Sebagaimana fatwa Lajnah ad Daimah ketika ditanya bagaiamana menyikapi partai-partai islam serta muslim yang tenggelam dalam partai-partai tersebut

Mereka berkata:

Barang siapa yang memiliki pemahaman yang dalam tentang Islam, iman yang kuat, keislaman yang terbentengi, pandangan yang jauh ke depan, kemampuan retorika yang baik serta mampu memberikan pengaruh terhadap kebijakan partai hingga ia dapat mengarahkannya ke arah yang Islamy, maka ia boleh berbaur dengan partai-partai tersebut atau bergabung dengan partai yang paling dekat dengan al haq, semoga saja Allah memberikan manfa’at dan hidayah dengannya, sehingga ada yang mendapatkan hidayah untuk meninggalkan gelombang politik yang menyimpang menuju politik yang syar’i dan adil yang dapat menyatukan barisan ummat, menempuh jalan yang lurus dan benar. Akan tetapi jangan sampai ia justru mengikuti prinsip-prinsip mereka yang menyimpang.

Dan adapun orang yang tidak memiliki iman dan pertahanan seperti itu serta dikhwatirkan ia akan terpengaruh bukan memberi pengaruh, maka hendaknya ia meninggalkan partai-partai tersebut demi melindunginya dari fitnah dan menjaga agamanya agar tidak tertimpa seperti yang telah menimpa mereka (para aktifis partai itu) dan mengalami penyimpangan dan kerusakan seperti mereka.
Wabillahittaufiq, Washallallahu ‘ala Nabiyyina Muhammad wa ‘Alihi wa Shahbihi wa Sallam.
Ketua         : Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz.
Wakil Ketua     : Abdurrazzaq ‘Afifi
Anggota     : Abdullah ibn Ghudayyan
Anggota     : Abdullah ibn Qu’ud
( Lih. Fatawa Al Lajnah Ad Da’imah vol.12, hal.384 )
(lihat: http://wahdah.or.id/penjelasan-dewan-syariah-wahdah-islamiyah-tentang-pemilihan-umum/#ixzz3781qq7jG)

Mereka lantas mengatakan “akan tetapi Nabi Yusuf ‘alaihis salam tidak berhukum dengan syariat raja itu.” Maka disinilah letak kaidah irtikabu akhaffi adh dhararain yang diperlihatkan oleh nabi Yusuf ‘alaihis salam dimana beliau tetap masuk pada parlement kufur akan tetapi dia berusaha membuat hukum yang islami. Seperti ini pula yang dicontohkan nabi pada “Hilf al Fufdhul” tadi.

Pertanyaannya kepada mereka apakah nabi Yusuf dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak percaya pada kekuatan kenabian mereka yang langsung mendapatkan mu’jizat dari Allah azza wajalla?? Tentu jawabannya tidak!! Ini sebenarnya menjadi pelajaran buat kita.

Hal ini memperkuat fatwa para ulama tersebut. Dimana jika ada seseorang yang kuat imannya dan diharapkan dapat memberi pengaruh yang baik untuk kaum muslimin pada kebijakan yang dibuatnya maka itu diperbolehkan bahkan para ulama memperbolehkan bergabung dengan partai islam tersebut.

Lalu mereka berkata, “kalau begitu mana perubahan yang mereka lakukan? Ada mereka dalam kepemerintahan juga tidak merubah sistem.”

Ini diantara perkataan mereka. Lalu apakah keleluasan mereka berdakwah dan menyebarkan islam bukan hasil dan pengaruh dari kebijakan mereka? Mudahnya mereka berdakwah dan beribadah, wanita dipermudah bercadar itu bukan hasil dan pengaruh dari kebijakan mereka?

Bagaimana jika semua dipemerintahan itu adalah orang-orang yang cinta dengan kekufuran? Lihat di negara yang mayoritasnya dipimpin oleh orang kafir, bercadar tidak boleh, membangun masjid tidak boleh, berpuasa tidak boleh, mengumandangkan azan hanya suara dalam masjid saja bahkan ada yang tidak diperbolehkan shalat sama sekali, banyak yang di murtadkan hanya dengan ancaman dan bahkan hanya dengan sebungkus mie instant, muslim di hina dan di injak-injak. Lalu mereka yang merasakan berbeda dengan semua pernyataan ini, pengaruh kebijakan siapa? Kebijakan orang kafir atau kebijakan orang gila???

Mereka yang mengharamkan itu bebas mengleluarkan aspirasinya, bebas berbicara juga karena pengaruh dari kaum muslimin yang berada di parlemen tersebut. Jika ingin melihat perubahan secara langsung maka memang tidak bisa, setidaknya ruang gerak berdakwah dan memahamkan kaum muslimin lebih besar.

Inilalah alasan mengapa syaikh Utsaimin rahimahullah mewajibkan ikut pemilu. Beliau ketika di tanya:

ما حكم الانتخابات الموجودة في الكويت , علماً بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم؟ وأيضاً ما حكم الانتخابات الفرعية القبلية الموجودة فيها يا شيخ؟

apa hukum pemilu yang ada di Negara Kuwait, padahal diketahui; mayoritas orang pergerakan islam dan para da’i yang masuk ke dalamnya, agamanya menjadi rusak? Lalu apa hukum pemilihan ketua kabilah yang ada di sana?

Beliau menjawab:

أنا أرى أن الانتخابات واجبة, يجب أن نعين من نرى أن فيه خيراً, لأنه إذا تقاعس أهل الخير, من يحل محلهم؟ أهل الشر, أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر, أتباع كل ناعق, فلابد أن نختار من نراه صالحاً.
فإذا قال قائل: اخترنا واحداً لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك, نقول: لا بأس, هذا الواحد إذا جعل الله فيه بركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولابد, لكن ينقصنا الصدق مع الله, نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل.

Saya melihat, (mengikuti) pemilu itu wajib, kita wajib menunjuk orang yang kita lihat ada kebaikan padanya, karena bila orang-orang yang baik pada mundur, siapa yang akan menempati tempat mereka? (tentu saja) orang-orang yang buruk, atau orang-orang ‘pasif’ yang tidak memiliki kebaikan atau keburukan, pembeo setiap orang yang berteriak (mengajaknya), maka kita wajib memilih orang yang kita nilai saleh.

Jika ada yang mengatakan: Kita memilih satu (orang saleh), padahal mayoritas anggota majlis bertentangan dengan keadaannya.

Kita katakan: Tidak masalah, satu orang ini, jika Allah memberikan keberkahan padanya, dan menyampaikan ‘pesan kebenaran’ dalam majlis ini, itu akan mempunyai pengaruh, dan itu keniscayaan. Tapi (masalahnya) kita kurang tulus terhadap Allah, kita menyandarkan diri pada hal-hal yang bersifat materi dan kasat mata, tapi tidak melihat kepada kalimat Allah azza wajall. (lihat: http://muslim.or.id/manhaj/fatwa-ulama-2-memberikan-suara-dalam-pemilu.html)

Lalu pertanyaannya, apakah mereka lebih paham akidah daripada syaikh Utsaimin rahimahullah, sehingga beliau membolehkan memilih dan mereka tidak??

Apakah mereka lebih paham agama ini daipada syaikh Utsaimin? Betul manusia tidak ada yang ma’shum kecuali rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Namun apakah syaikh Utsaimin rahimahullah salah dalam hal ini?

Kami yakin tidak, mengapa? Karena inilah salah satu praktek dari kaidah ushul Fiqih yang beliau contohkan “maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa waajibun (apa yang menghalangi kewajiban terlaksana kecuali dengannya maka sesuatu itu menjadi wajib)”

Memilih pemimpin dari kalangan muslim hukumnya wajib. Dan hari ini kaum muslimin tidak bisa memilih pemimpin kecuali dengan ikut dalam pemilu tersebut, karena hanya itu jalan yang diberikan pemerintah disebabkan kelemahan iman mereka.

Ayat-ayat yang menjelaskan itu terlalu banyak, diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (١١٨)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (agamamu) karen mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (QS: Ali Imran: 118)

Perlu diingat sekali lagi bahwa keikut sertaan kaum muslimin memberikan suara dalam pemilu tidak berarti mencintai kekufuran. Ini hanya jalan meminimalisir kemudharatan yang merupakan saddun liddzaria’ah (menutup celah). Karena jika kaum kuffar telah menjadi pemimpin maka akan terjadi seperti yang disebutkan dalam surah Ali Imran Ayat 118 di atas. Sementara kita wajib mencegahnya. Hal inilah yang dicontokan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam kisah Hilf al Fuhdul, Perjanjian hudaibiyyah, gembiranya mereka ketika Romawi akan menang melwan persia, raja Najasy yang tetap berhukum dengan hukum Jahiliyah padahal ia seorang muslim dan lainnya.

Maka agar kaum kuffar  tidak memimpin kaum muslimin, dimana sifat mereka selalu mengajak paksa agar kaum muslimin masuk pada agama mereka melalui pembantaian-pembantaian yang kita sendiri sudah saksikan seperti di Suriah, Iran, Irak, Yaman, Lebanon dan lainnya, maka kaum muslimin wajib mencegah hal tersebut, dengan mengambil mudharat yang lebih kecil yaitu memberikan suara dalam pemillu tersebut dengan memperhatikan fatawa para ulama tadi.

Terakhir, jika ada orang yang belum lama mengenal manhaj mulia ini, jangan menambah huru-hara di tengah-tengah kaum muslimin dengan ikut-ikutan menyesatakan mereka. Sementara ilmunya tidak sehabat apa yang dia sesatkan pada saudaranya. Sungguh islam ini terfitnah dan terpecah-pecah karena ucapan-ucapan mereka yang terus diucapkannya tanpa ilmu.

Dan jika ada yang mau membantah, silahkan, namun dengan bahasa yang halus, semoga jika kami salah, dengan itu kami mendapat hidayah, sebagaimana Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun alaihimas salaam untuk menashati Fir’aun dangna Qaulan Layyinan.

Wallahu a’lam.
Semoga bermanfaat

Abu ‘Ukasyah Wahyu al Munawiy

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan Memberi komentar